uu adminduk. Beberapa pengadilan di Indonesia disebut sudah mulai mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dengan bersandar pada UU Adminduk, putusan MA nomor 1400/K/Pdt/1986, dan alasan sosiologis. uu adminduk

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural; 8. Gugatan Legalitas Nikah Beda Agama di UU Adminduk Kandas. • UU No. Selain pelayanan di kantor atau melalui online, Dinas. Dalam permohonannya, Nggay dan kawan-kawan meminta Majelis Hakim MK menyatakan Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 UU Adminduk bertentangan. Uu no 23 thn 2006 - administrasi kependudukan. Instansi. *) Penjelasan Atas UU NO. ” Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25. UU No. Selengkapnya. Undang-Undang (UU) Nomor: 24: Tahun: 2013: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 24 Desember 2013: Nama Jabatan Penetapan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: Nama Pejabat Penetapan: DR. Syarat Ganti Jenis Kelamin. Petugas ini, menurut UU Adminduk dan. Selama ini, para penghayat kepercayaan, seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, dan Sapto Darmo, mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik karena kolom agama dalam KK dan KTP mereka dikosongkan. Mahkamah Konstitusi mengutip Pasal 28 ayat (1) UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak lupa ada juga peraturan dari BSSN tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem. Laporan Capaian Penyelenggaraan Adminduk (Bulanan) Tugas dan Fungsi. Aturan soal e-KTP bagi TKA tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan adminduk adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun disalahgunakan. Penjelasan umum tersebut berbunyi, “Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk”. TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 112/2013 ttg KTP Berbasis SIAK • Perpres No. Menurut UU Adminduk Pasal 84 hasil perubahan, data pribadi yang harus dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya. ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan diatur pula dalam Pasal 10 UU HAM. Berdasarkan penelusuran kami, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. Sesuai UU Adminduk Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah menilai Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menyatakan bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin. Bila tidak, maka pidana dan perdata bisa saja menanti, instrumennya UU PDP," kata Pratama saat dihubungi Kompas. id, Sabtu (30/9), Camat Panyabungan Barat Muhammad Syukri Nasution, mengungkapkan, ini hari kedua pelayanan. Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyebutkan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bogor: Politeia, 1991. menurut UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 24/2013 Pasal 1 angka 22 UU 24/2013 (UU Adminduk): Data pribadi . Advokat yang pernah mendampingi klien menguji UU Perkawinan terkait perkawinan beda agama ini menyatakan, hadirnya SEMA No. Jenis. Bagaimana ketentuan pidana dalam ketiga undang-undang tersebut untuk menjerat. Salah satu ganjalan utamanya adalah interpretasi yang seringkali sepihak oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mendasarkan diri kepada UU Adminduk (UU No. id , Rabu (8/11). Meski ketentuan tersebut hanya berlaku di Surabaya, tapi sesuai tabel di atas, akta kelahiran dan KK adalah dasar dari penerbitan KTP (lihat juga Pasal 61 ayat [5] UU No. Untuk memahami sejauh mana perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang No. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk mengatur sebagai berikut: Pasal 49. com - Pemerintah resmi menerapkan aturan akses data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dikenakan biaya Rp 1. NOMOR 24 TAHUN 2013. Permohonan yang diajukan oleh Arullah akan menguji UU 24/2013, yaitu . Sesuai dengan konstitusi Putusan MK bersifat final dan mengikat. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 - Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 3852); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Berdasarkan telaah yang dilakukan, terdapat disharmoni antara UUD1945 dengan UUP, UU. Hak konstitusional yang dirugikan tersebut mencakup beberapa hal yaitu kesulitan saat mengurus Kartu Keluarga (KK),. Pindah agama tidak dikenal sebagai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang diatur dalam Undang-Undang No. com. Dalam aturan yang diteken pada 21 April lalu itu ditegaskan bahwa penulisan nama pada dokumen kependudukan tidak boleh melebihi 60 karakter. 00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 0 64/PUU-XVII/2019. tirto. JAKARTA, KOMPAS. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kerja sama dengan Dana dalam hal pemberian hak hak akses verifikasi pemanfaatan data kependudukan sesuai amanat Pasal 79 dan Pasal 58 UU Nomor 24/2013 tentang Perubahan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk ). Sekretariat Website JDIH. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 , maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan. bahwa dengan berlakunya UU No. Namun, dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU Adminduk dinyatakan bahwa: “ Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat. Untuk itu, melalui petitum, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (selanjutnya disebut UU Adminduk). co. 23 Tahun 2006 te 23 ntang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), setiap WNA yang punya kartu izin tinggal tetap (KITAP) diberikan KTP elektronik,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, dikutip dari kantor berita. UU Adminduk Diskriminatif Bagi Penganut Aliran Kepercayaan; Diskriminasi Penganut Kepercayaan; Persoalan Diskriminasi Persoalannya, seperti halnya Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (2) juga mengharuskan pengosongan kolom agama bagi para penganut agama yang belum diakui perundangan atau penghayat kepercayaan. 26 th 2009 tentang Pembiayaan PendaftaranUU Adminduk dinilai memberikan legitimasi penyelewengan hukum berupa perkawinan antar-umat yang berbeda agama. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan uu no. Menurut M Soleh salah satu advokat di Surabaya, seharusnya hakim tidak hanya semata merujuk pada pasal dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam membuat penetapan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dasar Hukum belum diketahui. Pengasahan dilakukan dalam rapat paripurna kelima masa persidangan I tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR. 25 Tahun 2008 dan berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Satunama. KTP-el yang sudah diterbitkan. Namun, keterangan mengenai agama atau kepercayaan. Laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk kabupaten/kota, dilaporkan ke provinsi sesuai periode/posisi semester i/ii pada tahun berjalan. Pengesahan anak yang selama ini hanya. ILUSTRASI. undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan reformasi di bidang administrasi kependudukan,. Terkait ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) mewajibkan setiap penduduk warga negara Indonesia yang pindah domisili di alamat baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 tahun untuk melapor ke instansi pelaksana di daerah asal. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Jumat (10/11). Ambon (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon menyiapkan layanan administrasi kependudukan melalui mesin Anjungan. Sertifikasi TKDN Kini Lebih Cepat, Akuntabel, dan Transparan about 10 hours ago. Wewenang pokok Menteri dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional ; 2. 5, LN. Selasa, 26 September 2023. Hal ini sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan penganut aliran kepercayaan masuk dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). 25 th 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk • Perpres No. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”. Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen (SKSKPNP) dan. "Bahwa dengan demikian pula Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara objektif. Secara khusus UU No. Maka, ketua pengadilan negeri bisa memerintahkan pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan pencatatan tentang nikah beda agama. kepercayaan yang ditunjuk pemerintah, dan kemudian. adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 19/2016 ttg Informasi & Transaksi Elektronik • PP No. . 146, TLN NO. 24 tahun 2013 ttg perubahan uu 23 pp no. Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mengatur apa saja yang termasuk jenis-jenis data pribadi. 2013. Sekitar 92 persen pengguna internet yang menjadi responden survei Google memiliki kebiasaan internet yang kurang aman. Komisioner Komnas. membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas. Penonaktifan KTP DKI Sebagai Upaya Penertiban Adminduk. Para pemohon meminta Penghayat. UU Adminduk dinilai memberikan legitimasi penyelewengan hukum berupa perkawinan antar-umat yang berbeda agama. ILUSTRASI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 - Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 3852); 6. Nomor: 1400K/PDT/1986: Tingkat Proses: Kasasi: Klasifikasi: Perdata1945 mandemen Keempat adalah Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, namun secara redaksional tertulis “komisi pemilihan umum” dengan huruf kecil sehingga tidak terdapat ketentuan mengikat yang eksklusif mengenai kelembagaan Komisi Pemilihan Umum. Dalam UU Adminduk sudah diatur tentang pengolahan informasi administrasi kependudukan, yang dikelola melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) beserta penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, dapat dilihat bahwa hukum Indonesia juga sudah menyinggung mengenai perkawinan beda agama. Kami siap membantu Anda, silakan hubungi A & A Law Office di +62 812-4637-3200 (whatsapp available) atau email ke: lawyer@aa-lawoffice. Terkait percepatan layanan, Revisi UU Adminduk akan mengakomodir layanan dokumen kependudukan melalui proses digitalisasi. Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota. “Layanan dokumen kependudukan sedang menuju proses digitalisasi. “Dengan merujuk ketentuan tersebut [Pasal 63 ayat (1) UU Adminduk–red], maka Warga Negara. 11 Tahun 2008 tentang Informasi. E. Ordonansi-ordonansi yang sebelumnya mengatur pencatatan sipil di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Ketentuan perkawinan antara pria dan wanita juga dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk yang menyebutkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Pengakuan dan Pengesahan Anak Pengakuan Anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. 14. Selain itu, laki-laki tersebut juga dapat dijerat pidana berdasarkan KUHP, UU Adminduk beserta perubahannya dan UU PDP. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk merinci dokumen kependudukan yaitu meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan dan Akta. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 35 UU Adminduk berbunyi: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. 2. Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Pengertian anak yang dilahirkan diluar. 23/2006 tentang Adminitrasi Kependudukan (Adminduk), yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandungnya tersebut. Merujuk UU itu, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan ke pencatatan sipil paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Anggapan bahwa nikah beda agama tidak diperkenankan biasanya merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. pdf. Dalam Pasal 38 huruf a UU Adminduk disebutkan, perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama atau yang dilakukan penganut kepercayaan. 24/2013, terdapat 31 elemen jenis Data Pribadi (dalam diktum UU Adminduk pasal 58); mulai dari nomor KK, NIK, Nama, Alamat, dst. Presiden Teken UU Adminduk, Kini Pelayanan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Semua Gratis Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya UU Adminduk. Dengan sistem ini, NIK yang di dalamnya terdapat 31 elemen data yang ada dalam database kependudukan akan selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran. Risiko kebocoran data disebut masih akan tetap terjadi meskipun DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun aturan turunan pada UU a quo meliputi Perpres No. Pengangkatan Anak. [2] Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) <p>Saya memiliki pasangan yang sudah memiliki anak dari seorang wanita yang tidak pernah menikah secara agama maupun negara, namun anehnya mereka memiliki KK. Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 mengakui kebebasan meyakini Kepercayaan sesuai dengan hati nurani dari Penghayat Kepercayaan, tetapi UU Adminduk dan Perubahannya tidak taat terhadap amanat UUD 1945 dengan tidak mencantumkan kolom Kepercayaan dalam KTP. Perubahan Undang. Sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa permohonan perubahan data pada akta kelahiran yang diatur secara tegas dan jelas hanyalah perubahan nama, yaitu berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk. Menurut salinan draf RUU PDP yang baru disahkan, Selasa (20/9/2022), ada dua jenis data pribadi. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi sejumlah pasal dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) oleh Kemendagri. Namun, menurut MK, hal itu bukan berarti negara mengakui. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak pengujian sejumlah pasal dalam UU No. UU Perkawinan mensyaratkan pernikahan dilakukan sepasang calon yang seagama dan sekeyakinan. Zudan menjelaskan, Dukcapil berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam mencatatkan perkawinan. Sementara, Penjelasan Pasal 35. 4768, LL SETNEG : 15 HLMPasal 35 huruf a UU Adminduk menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Sebagai informasi, dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk disebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34. Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan perundang-undangan akan memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat tercermin dalam regulasi yang ada. Inilah pelayanan prima Dukcapil," katanya pula. Menurut Bivitri, SEMA bukanlah undang-undang, sehingga hal itu juga tidak bisa mempengaruhi pencatatan pernikahan warga negara Indonesia (WNI) beda. 2043, LL SETNEG : 17 HLM. JAKARTA. Jakarta (ANTARA News) - Revisi Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dilakukan di DPR sudah memenuhi tuntutan yang selama ini yang disuarakan berbagai organisasi kemasyarakatan. Tahun 2006 ttg Adminduk • UU No. Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan. Pengesahan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Download Free PDF View PDF. Hal ini perlu kita bahas untuk menjadian bagian dari Revisi Undang-Undang Adminduk”, jelas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh pada rapat. Agama yang akan di anut oleh anak. Ditulis dan diedit ulang oleh Tim Media Dukcapil Kemendagri tanggal 26 Januari 2016 Pada bulan Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Biaya Rp 1. Perpres 96/2018 Terbit, Ini Persyaratan Pendaftaran Biodata Penduduk dan Penerbitan KK. Di dalam KTP, terdapat informasi data diri mulai dari Nomor Induk Kependudukan. 85 Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang ini adalah : putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang - Nomor 23 TAhun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Rabu (11/12). “Kalau saya melihat berdasarkan UU dan yang dibatalkan ketentuan dalam pasal UU, maka tentu harus ada revisi dan perubahan dalam UU (Adminduk, red. U. PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanSerta untuk mensukseskan GISA Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Dalam memberikan pelayanan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah tetapi dilaksanakan olehMemang tidak jarang pegawai ASN ditempatkan di lokasi yang jauh dari rumah, sehingga ia harus pindah ke lokasi yang dekat dengan daerah penempatannya. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. Namun, dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU Adminduk dinyatakan bahwa: “ Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Senin, 03 Okt 2022 15:34 WIB. Secara konstitusional, Negara melindungan privasi dan data penduduk masyarakat. uu no. 2007 No. Tahun 2007. MK menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di KK dan e-KTP tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianutnya. Pasal 34 Undang-Undang No. Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2013. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang. Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima judicial review. Badan Pemeriksa Keuangan - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006hingga 38 UU Adminduk.